Bedah Buku 'Pemerintahan Terbuka' : Mendorong Pemahaman Transparansi Negara

ikom.fisipol.unesa.ac.id, SURABAYA — Acara bedah buku ‘Pemerintahan Terbuka: Mendorong Pemahaman Transparansi Negara’ diselenggarakan pada Jumat, 14 Februari 2025 berlokasi di Ruang Srikandi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNESA. Buku ini merupakan karya Arya Sandhiyudha, Ph.D. (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI).

Selain penulis, acara ini juga dihadiri oleh Eko Setiawan, M Med.Kom., Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, sebagai panelis. Acara bedah buku ‘Pemerintahan Terbuka’ ini dihadiri oleh para dosen dan 150 mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNESA. 

Mengusung tema tentang pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai landasan untuk mewujudkan good governance, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan praktik pemerintahan terbuka, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Menurut Arya Sandhiyudha, Ph.D., pemerintahan terbuka merupakan instrumen paling efektif untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Di mana trend global menuju pemerintahan terbuka menjadi semakin relevan di Indonesia, terutama dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat dan akurat, serta tuntutan bagi pemerintah untuk lebih terbuka dalam penyusunan kebijakan.

Konsep pemerintahan terbuka ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia yang multikultural dan memiliki tantangan unik dalam mengelola keterbukaan informasi di berbagai sektor.

Salah satu fakta terkini yang menunjukkan pentingnya pemerintahan terbuka di Indonesia adalah pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu, perkembangan teknologi dan tingginya angka pengguna internet di Indonesia memperkuat peran masyarakat sipil dalam mendorong keterbukaan pemerintah.

Dalam dimensi lingkungan hidup, keterbukaan informasi sangat penting, khususnya untuk isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan dan hak-hak masyarakat.

“Perkembangan teknologi pasti seperti pisau bermata dua, terdapat sisi positif dan risiko. Adanya teknologi yang diciptakan dapat mengubah kehidupan sosial sekitar, sehingga terjadilah regulasi hubungan antar keduanya. Begitu pula dengan keterbukaan informasi, yang tentu memiliki risiko tersendiri di tengah perkembangan digitalisasi. Dalam pemerintahan sendiri tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan publik,” ungkap Eko Setiawan, M Med.Kom., sebagai panelis.

Keterbukaan informasi publik, partisipasi publik, dan akuntabilitas merupakan poin penting  dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dan transparansi dapat berjalan baik ketika semua pihak, baik dari masyarakat maupun pejabat publik, ingin saling terbuka, karena dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki peran aktif, tidak hanya pasif dalam menerima. Partisipasi publik merupakan hal yang diharuskan dalam kehidupan demokratisasi dan open government. [zdh,2025]

 

*****

 

Laboratorium Ilmu Komunikasi UNESA